CONNECT WITH US
  • Eksekutif Bahas Empat Raperda Bersama Legislatif

    Bagikan:
    Suasana Rapat Pembahasan 4 Raperda Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Ruang Sidang Kantor DPRD Sanggau
    SANGGAU (Suara Sanggau) - Rapat Paripurna ke-18, Masa Persidangan ke-3, tahun sidang 2017, pada jumat (3/11) dalam rangka pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten sanggau tahun 2017, dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten sanggau terhadap 4 Raperda kabupaten sanggau.

    Bupati Sanggau pada pembahasan Raperda bersama Fraksi-fraksi DPRD kabupaten sanggau tersebut didampingi oleh Para Kepala OPD dilingkungan pemerintah kabupaten sanggau. Adapun 4 Raperda yang dibahasa diantaranya :  pertama, Raperda tentang ketertiban umum; kedua, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah; ketiga, Raperda tentang dukungan pemerintah kabupaten sanggau terhadap pendirian dan penyelenggaraan program studi di luar kampus utama politeknik negeri pontianak di sanggau; keempat, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan.

    Bupati Sanggau dalam Rapat Paripurna ke-18, Masa Persidangan ke-3, tahun sidang 2017, mengatakan bahwa rapat kali ini guna menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten sanggau terhadap 4 Raperda yang telah disampaikan pada hari senin, tanggal 30 oktober 2017 yang lalu, lebih lanjut dikatakan bahwa apresiasi dan atensi oleh fraksi-fraksi DPRD dengan menyampaikan pertanyaan, saran, serta  masukan terhadap Raperda tersebut adalah sangat dibutuhkan, karena hal itu guna untuk penyempurnaan terhadap 4 Raperda kabupaten sanggau yang telah disampaikan.

    Selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara tegas merumuskan bahwa Perda merupakan produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, serta untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

    Sehubungan dengan itu, maka dalam pembentukannya harus mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; serta peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, yaitu memiliki kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

    Terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten sanggau, Bupati mengatkan telah  tertuang secara rinci dan terperinci dalam matrik jawaban dengan harapan semoga tanggapan dan jawaban tersebut dapat memenuhi maksud dan tujuan dari pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

    Lebih Jauh Bupati Sanggau mengatkan 4 Raperda yang telah disampaikan kepada DPRD kabupaten sanggau untuk dibahas, diharapkan agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), hal ini merupakan produk hukum daerah yang berisi penjabaran lebih lanjut dari urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten, yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan itu sendiri serta untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten sanggau, sehingga dalam pembentukannya selalu mendasarkan pada kaedah-kaedah pembentukan hukum yang berlaku, serta memiliki tujuan yang jelas. 

    Penulis : Sukardi DISKOMINFO
    Editor   : Suhardi
    KOMENTAR