CONNECT WITH US
  • Bappeda Sanggau Rapat Lintas Perangkat Daerah 2018

    Bagikan:
    Sanggau (Suara Sanggau) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau melaksanakan kegiatan forum lintas perangkat daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Selasa (13/3), di ruang rapat kantor Bappeda Sanggau.

    Dalam Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka didampingi Sekretaris Bappeda Shopiar Juliansyah, dihadiri Asisten II Setda Roni Fauzanm Asisten III Setda Joni Irwanto , Kadis Kominfo Ir.Yulia Theresia, Kadis Pertanian Ir.John Hendri, Kadis Lingkungan Hidup Basitah Ginting, Kadis Porapar F. Meron, Kadis Sosp2akb Yohanes Supriyantom Kaban Bapenda Suhardi TB, Kadis Nakertras Dra. Hj. Jamilah, Kepala BKPSDM Herkulanus H, Sekretaris Dinas Binamarga, Sekretaris Perhubungan, Para Perwakilan OPD, Para Camat/Sekcam dan Kasi Ekbang dari 15 Kecamatan.

    Kepala Bappeda Ir. Kukuh Triyatmaka, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 kabupaten sanggau.

    "Rencana pembangunan tahunan didaerah menurut undang undang nomor 25 tahun 2004, diwujudkan melalui Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujar Kukuh Triyatmaka

    Ia menerangkan bahwa kegiatan ini sekalian disusun sesuai skala kategori prioritas.

    "Selanjutnya RKPD disusun memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun  yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyaraka," terang Kukuh Triyatmaka

    Rapat yang digelar ini juga merupakan agenda penyerapan aspirasi dan transparansi.

    "Lebih jauh, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif untuk menjaring masukan, aspirasi dalam merumuskan perencanaan prioritas pembangunan daerah yang melibatkan stakeholder pelaku pembangunan, diwujudkan melalui konsultasi publik pada rancangan awal (telah dilaksanakan pada  28 februari 2018) dan Musrenbang pada rancangan RKPD, Sesuai amanat di dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi perda RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Disamping Itu, dalam penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri tersebut memiliki tahapan pokok yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang dan  perumusan  rancangan akhir," pungkas Kukuh Triyatmaka.

    Penulis: Tim Liputan
    Editor: Kundori
    KOMENTAR