-->

Sikapi Pansus PT. TBS, DAD Kembayan Rapat Samakan Persepsi

Editor: Editor : Redaksi author photo
Kembayan (Suara Sanggau) - Menyikapi Pansus Anggota DPRD Sanggau di PT. Tayan Bukit Sawit (TBS), Forum Bersama Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Kembayan mengadakan rapat untuk menyamakan pandangan (Persepsi) Pansus terhadap PT. TBS di Gedung Pertemuan Umum (GPU) "Benua Sompe" Kecamatan Kembayan, Selasa (24/4/2018) pagi.

Rapat menyamakan persepsi ini dilakukan oleh Forum bersama untuk meluruskan pandangan terhadap adanya tindakan dan pernyataan yang  tepat dari kelompok yang mengatasnamakan Temenggung dan MABM sehingga keluarnya baliho yang memuat Surat Pernyataan Sikap Forum Bersama Temenggung Se-kecamatan Kembayan dan MABM Kecamatan Kembayan tertanggal 8 April 2018 yang memuat 6  poin pernyataan sikap.

Diakui oleh Usman Iting Ketua MABM Kecamatan Kembayan, ia merasa kecewa karena ada beberapa anggota MABM sebagai konseptor surat pernyataan namun tidak hadir dalam pertemuan pernyamaan persepsi ini.

"Terselenggaranya pertemuan hari ini merupakan upaya dan tindaklanjut dari adanya perbedaan pendapat dan persepsi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap. Intinya kita tidak bermaksud menghalagi Pansus, hanya ketidak pahaman kita terhadap kerja Pansus saja yang salah hingga ada kekeliruan dalam hal redaksional dari surat tersebut", ungkapnya.

Dijelaskan kembali oleh Usman Iting, adanya pendirian tugu adat di PT. TBS sudah melambangkan keterlibatan masyarakat adat Dayak dan Melayu yang menaungi serta memikirkan tenaga kerja dan petani sawit yang merasakan manfaat berdirinya pabrik sawit PT. TBS.

Ketua DAD Kecamatan Kembayan Yoseph Andi, SP menyayangkan keluarnya surat pernyataan sikap tersebut karena ada kejanggalan dalam prosesnya.

"Temenggung secara organisasi di bawah DAD, namun ada rapat yang dilaksanakan sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan Ketua DAD. Dalam hal ini saya difitnah, saya merasa dilangkahi dan dianggap tidak mau mengurus masalah PT. TBS. Ada nama saya tanpa minta izin serta-merta dicantumkan dalam surat tersebut dan tidak saya tandatangani", timpalnya.

Ditegaskan oleh Yoseph Andi, ada pernyataan yang dikatakan pihak tertentu,  jika DAD tidak mendukung PT. TBS akan dicabut haknya. Silakan saja hal ini dilakukan. Lebih baik saya tidak menerima hak tersebut dari pada saya menghianati masyarakat adat dayak melalui wadah DAD, tegasnya.

Penjelasan Ketua DAD tersebut diperkuat oleh Sekretaris DAD Drs. Yosep, keberadaan temenggung sama tuanya dengan masyarakat adat. Temenggung bersifat fungsional menjalankan aturan hukum adat sedangkan DAD merupakan komponen yang mewadahi adat dayak. Oleh karena itu terlalu sempit dan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap diadakannya Pansus, seakan-akan adanya Pansus "Kiamat Dunia".

"Terkait pertemuan yang dimotori di luar DAD termasuk cacat proses. Hal ini merupakan pelanggaran etika. Pansus DPRD bekerja melaksanakan Undang-Undang MD3. Karena Pansus bekerja berdasarkan Undang-Undang untuk mencocokkan penerapan peraturan tersebut sesuai tidaknya dengan Undang-undang yang berlaku", jelasnya.

Yosep menjelaskan, Pansus dilakukan tentu untuk mencocokan aturan atau Undang-undang dengan realita atau pelaksanaannya. Hasil kerja pansus bersifat rekomendasi kepada pihak terkait. Keberadaan tersebut sunguh-sungguh memiliki azas manfaat. MABM tidak berkompetensi menghalangi Pansus dan sebaliknya Tim Pansus tidak perlu dan tidak harus komunikasi dulu kepada lembaga adat untuk memulai pelaksanaan kegiatannya.

"Jika kita menghalangi Pansus maka bisa dipidanakan. Sebaiknya kita harus mendukung Pansus tersebut, terutama dalam menangani bidang sosial kemasyarakatan. Hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintah tentu bukan kewenangan DAD dan MABM, namun hal yang berkaitan pelanggaran sosial kemasyarakatan barulah menjadi kewenangan DAD dan MABM ataupun Temenggung adat", jelasnya.

Di kesempatan yang sama Bendahara DAD Kecamatan Kembayan Iwan, SE., terkait dengan Pansus tugasnya semata-mata melihat adanya penerapan aturan apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang.

Karena itu para Temenggung haruslah jeli dan paham akan tujuan Pansus ini. Jangan sampai ada okum yang sengaja melakukan penggiringan opini sehingga para temenggung dimanfaatkan dan akhirnya salah kaprah dan terkesan menghalang-halangi pansus.

Di akhir rapat menyamakan persepsi Forum Bersama DAD dan MABM membuat pernyataan sikap dengan poin-poin, sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Kembayan tidak pernah membentuk Forum Bersama Temenggung Masyarakat Dayak untuk menyikapi PANSUS DPRD Kabupaten Sanggau terkait PT. Tayan Bukit Sawit (TBS).

2. Bahwa butir 5  sebagaimana tertera di Baliho merupakan aspirasi sekelompok orang, bukanlah representasi Masyarakat Adat Dayak Kecamatan Kembayan.

3. Dewan Adat Budaya Melayu (MABM) beserta Temenggung Masyarakat Dayak dan Pemangku Adat Melayu Kecamatan Kembayan mempersilakan/menyambut baik kehadiran Pansus DPRD Kabupaten Sanggau terkait dengan PT. TBS, untuk bekerja sesuai wewenang, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Kembayan beserta jajaran yang hadir dalam forum ini menyadari telah keliru dalam bersikap seperti bunyi butir 5  yang tertera di Baliho.

Oleh karena itu Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Kembayan beserta jajaran mendukung Hasil Musyawarah bersama dalam butir 2 di atas.

Penulis : Nikodemus Niko
Editor: Kundori
Share:
Komentar

Berita Terkini