CONNECT WITH US
  • JPIC Kongregasi Bruderan MTB Kuala Dua Fasilitasi Diskusi Kawal Pelaksanaan RAPS Sanggau

    Bagikan:
    Kembayan (Suara Sanggau) – Panitia Forum Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di Kabupaten Sanggau, menyelenggarakan diskusi group terfokus (FGD) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Pondok/Bori Tajau Obih Edueap – Komplek Bruderan MTB, Kuala Dua Kecamatan Kembayan, Kamis (29/11/2018).

    Diskusi ini bertujuan untuk: (1). Up-date perkembangan kondisi terkini pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di Kabupaten Sanggau. (2). Terbentuknya komite atau aliansi masyarakat sipil untuk pengawalan pelaksanaan RAPS di Kabupaten Sanggau. (3). Rumusan isu dan rencana aksi strategis bersama (komite dan jaringan pegiat RAPS) untuk mendorong dan mengawal pelaksanaan RAPS di Kabupaten Sanggau.

    Kegiatan yang difasilitasi oleh Pengurus JPIC Kongregasi Bruderan MTB Kuala Dua dan dibuka oleh Ketua JPIC Gerardus, MTB menghadirkan Narasumber dari AMAN, Sawit Watch, LBBT/PBHK dan Walhi Kalbar dengan peserta Pengurus Adat, Tokoh Pemuda, Ormas Dayak dan Perwakilan Petani Sawit tidak kurang dari 50 orang.

    Sterring Comittee Cion Alexander menyampaikan latar belakang Forum Diskusi.

    “Selama ini, atas nama pembangunan dan kepentingan kaum pemodal, hak-hak (tanah) rakyat petani terampas. Kelompok sosial utama yang terkena dampak dari konflik agraria ini adalah para petani. Oleh karena itu dalam pertemuan ini kita membahas dan mengambil sikap karena konflik agraria ini diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan infrastruktur, industrialiasi, perkebunan sawit sekala besar, hutan lindung, pertambangan dan lain sebagainya yang begitu masif,” papar Cion dalam pengantarnya.

    Dalam pembahasan, Pak Kris Bunui dari Institut Dayakologi mengajak peserta untuk berjuang bersama mengembalikan tanah-tanah adat kepada pemiliknya sesuai dengan haknya masing-masing.

    Di akhir acara yang menjadi rekomendasi adalah agar segera lakukan percepatan pemetaan wilayah tanah masyarakat adat.

    “Pemetaan wilayah yang dilengkapi dengan profil sangat penting dan hal ini harus terhubungkan dengan agenda pemerintahan daerah agar pemetaan ini segera dan cepat diselesaikan agar kita mendapat data terhadap izin lokasi HGU apapun PTnya bisa teridentifikasi secepatnya sehingga kita bisa mengambil langkah penyelesaian,” saran Norman.

    Yoseph Andi, SP Ketua DAD Kecamatan Kembayan mengapresiasi komunitas-komunitas sosial yang peduli dalam memperjuangkan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan agraria.

    “Kami apresiasi kepada komunitas sosial yang peduli terhadap penyelesaian konflik agraria ini. Permasalahan justru di tingkat bawah. Karena itu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu adanya komitmen dan kerjasama antara komunitas dengan masyarakat,” ungkapnya.

    Ipur salah satu dari tim Starring Comitte menegaskan agar permasalahan agraria diselesaikan bersama.

    “Kita perlu bersama-sama dan bersatu, karena perusahaan yang ada di masing-masing desa pasti punya masalah tertentu. Oleh karena itu kami perlu hal kongkrit dan usulan harus datang dari bawah. Maka usai pertemuan ini kita harus mendeklarasikan program reforma agraria ini di desa masing-masing,” usulnya.

    Di akhir pertemuan poin-poin yang menjadi rencana tindak lanjut RAPS dengan dateline Februari 2019 harus selesai adalah:

    1. Membentuk komunitas yang bernama “Koalisi Masyarakat Percepatan Reporma Agraria” (KOMPRA)
    2. Pemetaan wilayah di masing-masing desa.
    3. Membuat Sekretariat Bersama KOMPRA, di Pondok/Bori Tajau Obih Edueap – Komplek Bruderan MTB, Kuala Dua Kecamatan Kembayan.
    4. Buat Grup Whatsapp KOMPRA
    5. Mengadakan pelatihan Peningkatan Kapasitas.
    6. Melaksanakan Pelatihan Pemetaan.
    7. Laporkan Ke Bupati Sanggau.


    Penulis: Nikodemus Niko

    KOMENTAR