CONNECT WITH US
  • Bagi Hasil Merugi, Puluhan Petani Sawit PT. MKS Datangi DPRD Sanggau

    Bagikan:
    P. Ningkan - juru bicara petani sawit

    Sanggau (Suara Sanggau) - Puluhan petani sawit binaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) Senin (18/2) mendatangi kantor DPRD Sanggau untuk memperjuangkan nasip mereka mengenai sistim bagi hasil. Mereka diterima oleh komisi B yang diketuai M. Jana, Suwondo, Susana dan beberapa orang lainnya.

    Menurut P. Ningkan selaku juru bicara petani sawit mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Sanggau sebelumnya sudah menyurati baik pihak perusahaan maupun DPRD untuk berdialog mengenai bagi hasil yang sangat merugikan petani. Dalam pertemuan tersebut menurut M. Jana pihaknya telah memanggil Management perusahaan untuk dipertemukan dengan petani namun pihak perusahaan tidak hadir.

    "Pada dialiog kali ini pihak perusahaan tidak hadir, karena untuk itu kita akan memanggil kembali pada bulan Maret 2019 mendatang.
    Keluhan yang disampaikan para petani akan kita tindak lanjuti," katanya.

    Menjawab pertanyaan Media usai diterima anggota DPRD Sanggau, P. Ningkan selaku juru bicara petani sawit mengatakan, sistem kemitraan bagi hasil antara pemilik lahan dan perusahaan perlu ditinjau kembali.

    "Sekarang ini pihak perusahaan masih menggunakan perda No 3/2004, dalam perda tersebut, mengenai bagi hasil 25 persen untuk petani pemilik lahan, sedangkan 75 persen milik perusahaan selaku pemilik Modal. Celakanya dari pembagian 25 persen tersebut masih dipotong lagi 5 persen untuk operasional perusahaan dan lima persen untuk KUD. Hal ini sangat memberatkan petani. Seharusnya setelah pembagian tadi tidak ada lagi pemotongan," ujar Ningkan Mantan Pejabat Sanggau.

    Lebih lanjut ia menyampaikan, kami meminta pihak perusahaan nanti tidak lagi menggunakan Perda No 3/2004 dan itu sudah tidak berlaku lagi dan harus mengacu Perda No 9/2012 dengan pembagian 60 dan 40 persen, harapnya.

    "Kami mengharapkan kepada pihak perusahaan untuk dapat hadir di Gedung DPRD Sanggau, agar permasalahannya dapat kita rembukkan bersama. Bayangkan saat ini petani hanya menerima sembilan puluh hingga seratus ribu rupiah per satu hektar kebun produktif yang dikelola oleh perusahaan bersama koperasi gabungan petani. Tentu dengan hasil seperti itu tidak akan membantu perekonomian masyarakat yang mata pencarian sebagai  petani, sementara harga kebutuhan hidup terus meningkat, ujarnya.

    Penulis : Hermansyah
    Editor   : Nikodemus Niko
    KOMENTAR