CONNECT WITH US
  • Ini Kata Kadisdikbud Sanggau Terkait PPDB

    Bagikan:
    Sudarsono
    Sanggau (Suara Sanggau) - Banyaknya keluhan orang tua murid dalam mendaftarkan anaknya masuk sekolah yang dikarenakan sistem zonasi.

    Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sanggau Sudarsono menyampaikan aturan Penerimaan
    Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan Dikbud Sanggau berdasar-
    kan sistem zonasi hanya diperuntukan
    untuk SD dan SMP. Sementara untuk SMA/SMA diatur oleh Gubernur berdasarkan peraturan Gubernur.

    “Untuk SMP sudah kami sosialisasi
    melalui rapat-rapat dan sudah kami
    tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
    dan petunjukan tekhnis yang dikelu-
    arkan Dinas Dikbud. Sekarang PPDB
    sedang berjalan dari tanggal 24-28 Juni 2019,” kata Sudarsono.

    Ia mengakui banyak mendapat kelu-
    han dari orangtua siswa terkati zonasi
    tersebut.

    “Karena ada anak mereka
    yang tidak bisa tertampung di seko-
    lah-sekolah pilihan mereka sehingga
    mereka menyampaikan kekecewaaan-
    nya kepada kami,” terangnya.

    Lebih rinci, Kepala Bidang (Kabid)
    Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Sanggau, Poheng Gew mengatakan, zonasi pada jenjang
    pendidikan dasar (SD/SMP) memiliki
    dasar hukum yakni Permendikbud
    nomor 51 tahun 2018. Dari Permen itu
    diturunkan melalui aturan yang lebih
    rendah yakni SK Bupati.

    “Waktu itu kita belum sempat mem-
    buat Perbup, jadi kita buat SK yang
    mengatur zonasi. Melalui SK Bupati
    tersebut diturunkan lagi melalui SK
    Kepala Dikbud tentang juknis PPDB.
    Dari SK itu kita buat surat edaran juga
    termasuk dari Kepala Dinas yang me-
    nyangkut zonasi dan semua itu sudah
    kami sosialisasikan SMP melalui MKKS
    dan SD melalui beberapa kecamatan
    dan WA grup sehingga kalau dari
    segi persiapan kami sudah cukup,”
    ujarnya.

    Terkaitmya banyaknya komplain
    atas pemberlakukan PPDB berdasar-
    kan sistem zonasi ini, diakuinya sangat wajar. Hal itu mengingat PPDB baru
    diterapkan pertama kali tahun 2019.

    “Sebenar dimulai tahun 2016, kena-
    pa baru kita terapkan tahun ini? ya itu
    tadi kekhawatiran kita kejadian seperti ini. Yang perlu saya jelaskan bahwa untuk jalur zonasi itu maksimal 80 persen,
    jalur prestasi maksimal 15 persen dan
    perpindahan orangtua itu 5 persen dari
    daya tampung,” ungkapnya.

    Untuk sistem zonasi inipun hanya
    diberlakukan untuk sekolah berstatus
    negeri, sementara untuk swasta tidak.

    “Swasta itu boleh menerima murid
    yang berasal dari manapun, hanya
    negeri saja yang diatur,” tuturnya.

    Poheng mengaku mendukung lang-
    kah bupati dan Gubermur Kalbar
    yang mengkritisi kebijakan zonasi
    ini.

    “Apalagi ini tahun pertama kita
    menerapkan sistem ini. Jadi masih
    banyak persoalan yang kita hadapi di
    lapangan. Kita berharap ada aturan
    yang dapat meminimalisir persoalan
    di lapangan. Salah satunya Permen-
    dikbud nomor 20 tahun 2019 yang
    mengatur ulang tentang persentase
    tadi itu,” tutupnya.

    Penulis: DD
    Editor: Rie
    KOMENTAR