CONNECT WITH US
  • Bupati Sanggau Tandatangani KUA PPAS APBD 2020

    Bagikan:
    Penandatanganan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020
    Sanggau (Suara Sanggau) -
    Bupati Sanggau Paolus Hadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak legislatif, dan eksekutif serta semua pihak yang telah berkerja keras dalam proses perencanaan daerah yang dimulai dari kegiatan Musrenbang, forum SKPD dan rapat mitra komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja sehingga tersusunnya dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020.

    Hal itu dikatakan Bupati pada Rapat paripurna ke-11, masa persidangan ke-2 tahun sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020, berlangsung di Aula Kantor DPRD Kabupaten Sanggau, Rabu (21/8).

    Rapat paripurna dipimpin  Wakil Ketua  DPRD Kabupaten Sanggau, Usman, S.Sos.dihadiriPenjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Ir.Kukuh Triyatmaka, MM, Para Anggota DPRD Sanggau, Kepala OPD Kabupaten Sanggau serta para tamu undangan.

    Bupati berharap agar terciptanya konsistensi program kegiatan pembangunan daerah dan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran (KUA, PPAS, APBD dan DPA SKPD).

    "Serta terdapat sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalbar,” ujar PH sapaan akrab Bupati Sanggau.

    Dikatakan Bupati saat ini belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan belum tersedia pula informasi berkenaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 maka perkiraan pagu dana transfer yang dianggarkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 masih mengacu pada pagu anggaran beberapa tahun sebelumnya.

    “Khusus dana transfer ke daerah yang bersifat earmarked (penerimaan yang sudah ditentukan jumlah alokasi dan penggunaannya) akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Perpres tentang rincian APBN.2020 dan informasi resmi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

    Dia menjelaskan,  dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan daerah, saat ini sedang pengintegrasian proses dilakukan sistem informasi daerah, pengelolaan daerah pengadaan barang jasa, hibah bansos dan pengelolaan barang perencanaan keuangan milik daerah serta perizinan dan sistem informasi lainnya sesuai dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK.

    "Untuk itu,diperlukan komitmen kita bersama guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya berkenaan dengan konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah bansos, pengelolaan barang milik daerah dan perizinan di daerah,"ujarnya.(Man)
    KOMENTAR