CONNECT WITH US
  • Tanggapan Ketua PWI Pusat Soal Mengatur Regulasi Digital

    Bagikan:

    Banjar Masin(SuaraSanggau) Presiden RI Joko Widodo menjanjikan akan mengeluarkan regulasi digital.Ini merupakan hasil bincang-bincangmya dengan beberapa pemimpin redaksi media nasional,iapun minta untuk segera disiapkan draft regulasi yang bisa memproteksi dunia pers kita.

    Hal itu dikatakan Presiden,ketika ia menyampaikan sambutanmya pada peringatan hari pres Nasional (HPN) yang dihadiri ribuan awak Media dari seluruh indonesia di Martapura sabtu 8/2/2020.

    Menanggapi hal itu,Ketua PWI Atal S Depari mengakui, usulan regulasi digital itu merupakan usulan dari PWI. Dia berharap, pemerintah harus turun dalam mengatur soal regulasi digital ini,kata Atal saat diwawan carai,awak Media usai acara Syukuran HPN, pada Minggu (9/2/2020) siang, di Gedung Pancasila Banjar Masin.

    Sekarang ini mainstream media, mereka harus membuat produk, sesuai undang-undang, kode etik. Dia mendapatkan iklan dan harus bayar pajak,” kata Depari.

    Depari prihatin, dengan beredarnya berita-berita di media sosial yang agresif, mengambil berita seenaknya tanpa menggaji wartawan. 

    Iklannya, 75 persen dikuasai oleh medsos,tidak bayar pajak,untuk itu saya minta, harus dibuat aturan undang-undangnya, kata Depari.

    Dimedia sosial lanjutnya rentan sekali beredarnya hoaks atau informasi palsu. Sehingga, pihaknya kewalahan dalam berhadapan dengan hoaks. “Kita selalu direpotkan juga dengan hoaks, tanggungjawab kita juga ini,ujarnya.

    Dikatakannya, pengusulan regulasi ini dilakukan bersama-sama dengan komunitas pers yang bernaung di bawah Dewan Pers. Jikalau tidak bersama-sama pun, Depari berkeinginan akan membuat timnya sendiri dan menawarkan kepada pemerintah.
    Kehadiran pemerintah dirasa sangat 
    perlu untuk memberikanperlindungan

    Nanti saya bahas,seperti apa bentuk regulasi itu Nanti di Dewan Pers tinggal disatukan saja, sehingga kita makin kaya aturannya,” dan kehadiran
    prmerintah disini sangat diperlukan
    untuk memberikan perlindungan.

    Hermansyah

    KOMENTAR