-->

Sekda Kalbar: Peraturan Daerah Sangat Dibutuhan Dalam Penyeleng gara Pemerintah dan Pembangunan

Editor: Redaksi author photo

Sekda Kalbar A.L Leysandri saat menyerahkan Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap 6 buah Raperda Provinsi Kalbar, Rabu (16/9/2020).
 
SUARA SANGGAU.Co.Id.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), A.L Leysandri mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur, terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalbar di Aula Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar. Rabu (16/9/2020)


Penyampaian enam buah Raperda Provinsi Kalbar itu,menurut Sekda Kalbar, Peraturan Daerah  tersebut memang sangat dibutuhan Pemprov Kalbar dalam penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Kalbar,termasuk kita mengikuti Undang-Undang baik terhadap narkotika dan rencana umum energi daerah, ini penting kita formulasikan dalam Peraturan Daerah supaya Gubernur bisa menekan misalnya kepada pihak atau memprogramkan energi terbarukan yang perlu ada rencana umum energi daerah dan ini penting.

"Karena kebutuhan energi listrik terutama di Daerah kita terlalu banyak dan masih banyak, mungkin dengan kebijakan melalui APBD bisa di formulasikan program-program ini sehingga tidak melanggar aturan," ujarnya.

Demikian juga untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat penting karena Daerah gambut di Kalbar banyak dan cukup dalam sehingga adanya pengelolaan yang ada di atur dalam Perda kita bisa memformulasikan program-program bagaimana menjaga ekositem gambut.

Dikatakannya, ekosistem gambut salah satu energi yang bisa dilakukan karena oleh Pemerintah belum boleh karena itu menjaga ekosistem untuk penyerapan air.

"Dengan adanya Perda ini diharapkan semua orang bisa menjaga itu dan kita memberi sanksi terutama dalam kebakaran hutan dan lahan karena gambut rawan terhadap kebakaran," harapnya

Sementara untuk bantuan hukum lanjutnya untuk masyarakat menengah kebawah dangst penting penting.

"Inilah peran Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan dengan adanya Perda kita bisa melakukan tindakan untuk melindungi masyarakat di bidang hukum," ungkapnya

Untuk ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini jelas karena selama ini ketika Satpol PP melakukan ketertiban penegakkan Perda, Pergub ini perlu ada acuan sehingga ada kekuatan hukum untuk melakukan penertiban.

"Ini sebenarnya langkah maju dari Pemprov melihat kondisi real masyarakat sekarang," tutupnya.(Diah/Herman)

Share:
Komentar

Berita Terkini