-->

DPRD Kalbar Akan Teruskan Aspirasi Buruh ke Pusat

Editor: Redaksi author photo
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Prabasa Anatur saat Berdialog bersama Buruh tolak Omnibus Law

SUARA SANGGAU.Co.Id.Pontianak.
Setelah dilakukannya audiensi di ruang Serba Guna DPRD Kalbar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Prabasa Anatur dan sejumlah anggota yang menemui para pendemo dipagar depan gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (13/10/2020).

Dihadapan para buruh, Prabasa menyampaikan bahwa perwakilan buruh telah melakukan audiensi bersama anggota DPRD Provinsi Kalbar.

“Tadi kita bersama mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Kalbar. Perlu diketahui oleh teman-teman dari 8 fraksi anggota DPRD Provinsi Kalbar dengan jumlah anggota 64 orang bahwasanya kita berdialog dengan silaturahmi dan dengan baik menyampaikan aspirasi,” tuturnya dihadapan para pendemo.


Dirinya menjelaskan,dalam audiensi tersebut ada beberapa point yang disampaikan perwakilan aliansi buruh Kalbar kepada DPRD Provinsi Kalbar.

“Ada beberapa aspirasi yang telah disampaikan oleh lembaga ataupun dari masyarakat kepada lembaga DPRD Provinsi Kalbar yaitu yang pertama menolak pengesahan rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. 

Yang kedua mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu membatal kan UU Cipta Kerja. 
Yang ketiga mendesak pimpinan DPRD Provinsi Kalbar untuk membuat pernyataan menolak RUU Cipta Kerja menjadi UU dan yang Keempat mendukung serikat pekerja buruh pimpinan kami untuk melaku
kan Yudisial Review UU Cipta Kerja terhadap UU 45 di MK,” bebernya.


Prabasa menegaskan bahwa DPRD Kalbar akan meneruskan aspirasi yang telah disampaikan aliansi pekerja buruh Kalbar ke Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Ketua DPR RI.

“Maka untuk itu kami perlu sampai
kan kepada seluruh masyarakat maupun kepada rekan-rekan dewan buruh bahwa kami sesuai dengan penyampaian pernyataan sikap terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja menyikapi telah disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020 dan telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh aliansi pekerja buruh Kalbar di gedung DPRD Kalbar pada hari ini .

Maka dengan ini DPRD Provinsi Kalbar menyatakan sikap untuk meneruskan pernyataan sikap aliansi pekerja buruh Kalbar terhadap pengesahan RUU menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan buruh.


Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan kewenangan kami di DPRD ini. Inilah yang dapat kami lakukan meneruskan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI,” terangnya.(Sk/Herman)

Share:
Komentar

Berita Terkini