-->

Peranan BUMD Sangat Mendukung Roda Perekonomian

Editor: Redaksi author photo
 
Wakil Bupati Sanggau Yohanes     Ontot,Ketika memberikan sambutan

SUARA SANGGAU.Co.Id.Sanggau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau mengelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dua raperda eksekutif tentang penyertaan modal Bank Kalbar dan pengelolaan keuangan daerah di ruang rapat Gedung DPRD Sanggau, Rabu (21/10/2020).

 Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timotius Yance dan dihadiri Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot serta para Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Sanggau.

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sanggau.

Ontot menyampaikan sebagai salah satu badan usaha milik daerah, PT Bank Kalbar memiliki peran yang cukup strategis dalam pergerakan perekonomian di daerah, khususnya Kabupaten Sanggau. 

Sehingga perlu diberdayakan untuk mendorong pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil perusahaan dalam rangka menggiatkan perekonomian di daerah. 

“Salah satu upaya Pemkab Sanggau adalah melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemkab Sanggau pada Bank Kalbar. Selain itu untuk meningkatkan PAD sebagai wujud pemberdayaan badan usaha milik daerah,” kata Ontot.

Ontot mengungkapkan, penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Kalbar telah dilaksanakan sejak tahun 1999 hingga tahun 2019 dengan nilai total sebesar Rp71.043.000.000. Dengan deviden yang diterima pemerintah daerah sampai saat ini sebesar Rp62.337.220.460.

“Terkait Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,”katanya. 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan Wabup, menimbulkan dampak perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

“Salah satu perubahannya adalah pada struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan,” katanya.

Pada struktur pendapatan daerah yang semula terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan pada struktur belanja daerah yang semula dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

“Perubahan struktur ini mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi. Termasuk soal sistem pelaporan dan berdampak langsung pada saat penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021, yang dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut,” terang Ontot. 

Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan landasan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2021. Sehingga Raperda itu harus ditetapkan sebelum penetapan APBD tahun anggaran 2021. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 juga mengatur penegasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka akan dilakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum oleh menteri keuangan. 

Konsekuensi serta sanksi lainnya apabila daerah tidak menyusun Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka RAPBD tahun anggaran 2021 tidak akan dievaluasi oleh Gubernur. 

“Mengingat urgensi dari pembentukan Perda ini, maka dipandang perlu untuk menyusun Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru,” katanya.(Herman)

Share:
Komentar

Berita Terkini