-->

Update Data Kalbar, Sutarmidji: Saya Optimis Pencapaian IPM dan Sektor Lainnya Tercapai

Editor: Redaksi author photo


Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 secara virtual.
SUARA KALBAR/Foto:Adpim Kalbar

Suara Sanggau.Co.Id.Pontianak
- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji,S.H., M.Hum., menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 secara virtual.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD Kalbar Tahun 2022. RKPD ini juga bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan aktual pembangunan, mengakomodir berbagai harapan masyarakat.

Gubernur Kalbar mengungkapkan akan mengupdate data diseluruh sektor, agar Kalbar mempunyai tampilan sesuai dengan data.

“Yang jelas kita update data seluruhnya, supaya tampilan Kalbar itu betul-betul sesuai dengan data,” jelasnya di Ruang Data Analisa Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (04/02/2021) kemarin.

Ditahun 2019 dihadapkan dengan beberapa data yang tidak sesuai ketika menyusun RPJMD dan akhirnya harus disesuaikan kembali. Dia berharap pemerintahan akan berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

“Kita mulai efektif sebenarnya tahun 2020, dan juga dihadapkan dengan pandemi tapi dengan pandemi juga kita masih bisa berjalan dengan baik dan Insya Allah tahun 2021 ini iakan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2022 akan jauh lebih baik di bandingkan 2021,” harapnya.

Gubernur Kalbar optimis pada pencapaian target dan akan memprioritaskan pencapaian pada tampilan Kalbar, seperti IPM, sektor kesehatan serta sektor yang menunjang perekonomian.

“Saya masih optimis bisa dengan pencapaian target, karena kita harus memprioritaskan dulu yang pencapaian-pencapaian tampilan Kalbar, misalnya indeks pembangunan manusia, bidang kesehatan itu penting kemudian sektor-sektor penunjang ekonomi lainnya,” tutur H. Sutarmidji.

Dia menyebutkan kebijakan untuk jalan kondisi mantap yang beralih menjadi jalan negara, sedangkan jalan kabupaten yang masih tanah itu menjadi jalan provinsi membuat pemerintah agak kewalahan.

“Di Provinsi lain, sebetulnya sudah ada perda jalan untuk sawit. Kemudian tambang harus lewat jalan mereka sendiri, gak boleh lewat jalan provinsi supaya jalan tersebut tetap terjaga, masalahnya yang bikin hancur jalan itu mereka, truk yang semestinya cuman muat 8 ton malah diisi muatan menjadi 15 ton,” katanya.

Selanjutnya untuk wilayah perbatasan kembali kepada pemekeran, Pemerintah Pusat harus memperhatikan aspek-aspek yang krusial. Gubernur Kalbar mengatakan Pemerintah Pusat jangan hanya memandang Papua saja tetapi juga memperhatikan Perbatasan Kalbar.

“Papua itu batas dengan negara lain 777 km2, sedangkan Kalbar itu 972 km2, dengan nantinya ada 5 PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) dan pengawasan sepanjang itu sangat rawan kalau hanya satu provinsi,” jelas Gubernur Kalbar.

“Sehingga nanti harusnya 3 PLBN itu di Kapuas raya dan 2 PLBN di Kalbar, sehingga perbatasan negara itu bisa terjaga dengan baik,” tambahnya.

Dia menerangkan indikator yang paling susah ialah masuknya narkoba yang cukup besar dari perbatasan, kemudian terjadi sengketa wilayah terhadap Negara Malaysia yang mengaku wilayah mereka.

“Kita menganggap tidak sengketa tapi malah Malaysia masih menganggap sengketa, inilah yang harus kita amankan. pengamanan itu harus mempunyai koordinasi yang dekat,” ujarnya.

Dia juga menambahkan perbatasan yang telah dibangun harus bisa dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat setempat, jangan sebagai investasi yang tidak menuaikan hasil.

“Hanya masyarakat Indonesia saja yang menganggap perdagangan internasional, sedangkan Malaysia masih menganggap itu perdagangan tradisional. Perbatasan yang telah kita bangun akhirnya menjadi investasi besar yang tidak mendapatkan hasil,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri,S.H., beserta Kepala Bappeda Kalbar, Ir.Yuslinda,MM.

Share:
Komentar

Berita Terkini