-->

Ketua BPM Kalbar Pimpin Anggotanya Audien Ke Kejati Kalbar

Editor: Redaksi author photo
Suara Sanggau.co.id.Pontianak
Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar,mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada Senin 27 September 2021.

Kedatangannya tersebut untuk bersiraturahmi sekaligus melakukan audensi dengan Kejati terkait kasus korupsi di wilayah Kalimantan Barat.


Kedatangan BPM tersebut,dipimpin langsung Ketuanya  Gusti Edi beserta rombongan  diterima Kepala Kejaksa an Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi SH. MH.

Kejati Kalbar mengucapkan terima kasih kepada Barisan Pemuda Melayu (BPM) atas kedatangannya  ke gedung Kejati ini.



"Saya juga mengucapkan apresiasi kepada BPM yang selama ini telah berbuat yang terbaik di wilayah Kalbar, khususnya dalam rangka menjaga situasi kondusif serta membantu warga untuk memberikan kenyamanan untuk meningkatkan perekonomian menuju kesejah teraan," ucap Kejati

Ia juga berharap apa yang telah dilakukan oleh BPM menjadi amal kbaikan, tentunya masyarakat Kalbar harus mendukung aksi BPM sehinga keadilan bagi masyarakat dapat dirasakan.

"Saya berharap nantinya BPM Kalbar bisa menjadi fasilitator bagi Kejati Kalbar untuk kegiatan edukasi warga terkait masalah hukum, karena semua warga harus mengetahui tentang hukum sehingga dalam aktivitas kesehariannya tidak keluar dari koridor hukum yang ada," harapnya.


Pangdam XII/ Tanjungpura, Mayjen TNI Nur Rahmad yang kebetulan hadir di gedung Kejati Kalbar mendukung aksi kemasyarakatan yang dilakukan BPM yang tentunya segala bentuk kegiatannya sesuai dengan AD/ART serta tidak keluar dari Pancasila dan UUD 1945.

"Saya minta BPM Kalbar berjalan sesuai dengan platformnya dan harus selalu ada semangat kebangsaan yang tinggi," pungkasnya.

Dihadapan Kejati dan Pangdam, Ketum BPM Kalbar, Gusti Edi menyebiutkan jika kedatangan dirinya dan rombongan adalah untuk bersitraturahmi sekaligus mempertanyakan kasus-kasus korupsi yang selama ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan.

Diakuinya BPM adalah sebuah Ormas melayu, namun dalam aksinya tetap mengedepankan Pancasila, dan sama sekali tidak membawa nama kelompok, suku, maupun agama, karena didalam kepengurusan BPM diisi oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia.

"Kami juga meminta agar pihak Kejati mengingatkan BPM Kalbar jika dalam aksinya nanti ada terkesan keluar dari koridor hukum yang ada di Indonesia," pintanya. (R/Herman)
Share:
Komentar

Berita Terkini